LUWU TIMUR | KORANDIGITAL - Pekerjaan proyek fisik berupa pembangunan pagar yang berlokasi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Pasalnya, proyek dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp290 juta tersebut terpantau tidak memasang papan informasi kegiatan di lokasi.
Iwan, perwakilan LSM LIRA yang turun langsung memantau ke lokasi kegiatan, mengungkapkan kekecewaannya. Saat berada di tempat kejadian, ia tidak menemukan adanya papan proyek maupun pekerja yang dapat dimintai keterangan terkait jenis kegiatan serta sumber anggaran proyek.
"Iya, saya berkeliling di lokasi pekerjaan, tapi tak ada papan informasi yang terpasang karena saya pengen tahu ini proyek apa dan bersumber dana dari mana. Karena saya tidak menemukan baik pekerja yang ingin dimintai penjelasan, saya akhirnya masuk ke kantor untuk bertanya, dan salah satu pegawai memberikan saya nomor kontak PPK dari Dinas PUPR atas nama Gusti," ujar Iwan.
Setelah mendapatkan nomor kontak tersebut, Iwan langsung melakukan konfirmasi via telepon WhatsApp kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur, Gusti. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari konfirmasi tersebut, terungkap bahwa proyek pembangunan pagar ini menelan anggaran sebesar Rp295 juta dan dikerjakan oleh CV Glora Wija Luwu sebagai kontraktor pelaksana di bidang cipta karya/perbantuan.
Menanggapi tidak adanya papan informasi di lapangan, Gusti menjelaskan bahwa pihak pemenang tender seharusnya memasang papan informasi proyek jauh hari sebelum kegiatan dimulai. Namun, ia berdalih bahwa kelalaian tersebut kerap terjadi karena kontraktor kurang membaca rincian kontrak secara teliti atau hanya sebatas menandatangani kontrak tanpa memahami seluruh kewajibannya secara utuh sebelum mengharapkan penyelesaian administrasi.
Selain itu, Gusti juga memberikan penjelasan perihal kondisi teknis di lapangan, di mana fondasi drainase yang lama tidak dibongkar total karena posisinya yang berdekatan dengan pembangunan pagar baru.
Pihak PUPR menegaskan bahwa jika ada bagian fondasi drainase yang mengalami kerusakan akibat proses penggalian atau pembangunan, pihak kontraktor berkewajiban penuh untuk memperbaikinya kembali seperti semula tanpa ada tambahan biaya dari pemerintah.Menanggapi hal ini, Iwan sangat menyayangkan kelalaian yang kerap berulang pada setiap pengerjaan proyek fisik, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Menurutnya, pemasangan papan informasi proyek merupakan syarat mutlak dan kewajiban hukum dalam penggunaan anggaran negara agar masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan secara transparan.
"Selalu menjadi temuan di setiap kegiatan proyek, baik dari anggaran APBD maupun APBN, selalu mereka tidak melakukan pemasangan papan informasi proyek. Padahal ini salah satu syarat juga dalam suatu pekerjaan proyek jika menggunakan anggaran negara agar masyarakat tahu," tegas Iwan.



