Korandigital.web.id

‎LSM LIRA Desak RSUD I Lagaligo Selektif Pilih Vendor Cleaning Service 2027 ‎

Pewarta
, November 04, 2026 WIB Last Updated 2026-11-04T04:39:20Z


LUWU TIMUR | KORANDIGITAL — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Kabupaten Luwu Timur mendesak manajemen RSUD I Lagaligo Wotu untuk memperketat seleksi administrasi dan pengawasan terhadap penyedia jasa dalam proses pelelangan tender anggaran cleaning service untuk tahun anggaran mendatang.

‎
‎Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Iwan dari LSM LIRA saat mengonfirmasi awak media. Selaku perwakilan LSM LIRA yang konsisten mendampingi dan mengawal keluhan para pekerja cleaning service di RSUD I Lagaligo Wotu, Iwan menegaskan bahwa berdasarkan catatan pendampingan dari tahun 2025 hingga 2026, pihak ketiga atau pemenang tender anggaran cleaning service yang bernilai miliaran rupiah tersebut disinyalir masih kerap mengabaikan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
‎
‎"Berbagai permasalahan timbul dan dikeluhkan oleh para pekerja, mulai dari klausul isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas oleh pihak ketiga," tegas Iwan dalam keterangannya.
‎
‎Iwan menjelaskan bahwa salah satu poin krusial yang dinilai kerap diabaikan oleh pemenang tender adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, khususnya terkait pembayaran uang kompensasi PKWT, baik saat kontrak diperpanjang maupun saat kontrak berakhir atau diputus.
‎
‎"Banyak pihak keliru menganggap bahwa uang kompensasi baru dibayarkan di akhir seluruh rangkaian hubungan kerja. Padahal, regulasi Ketenagakerjaan secara tegas mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk membayarkan uang kompensasi setiap kali satu periode kontrak selesai, sebelum memasuki periode perpanjangan kontrak berikutnya," ujar Iwan.
‎
‎Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja PKWT cleaning service di RSUD I Lagaligo Wotu tidak mendapatkan hak kompensasi saat dilakukan perpanjangan kontrak maupun pada saat pemutusan kontrak. Padahal secara hukum, setiap pekerja PKWT berhak atas pembayaran uang kompensasi tersebut.
‎
‎Guna mencegah berulangnya persoalan serupa, Iwan mendesak manajemen RSUD I Lagaligo Wotu, khususnya dr. Irfan, untuk lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen administrasi para calon rekanan. Manajemen rumah sakit diharapkan dapat memberikan penekanan dan masukan tegas kepada pihak ketiga yang nantinya memenangkan tender anggaran tahun 2027 agar benar-benar patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan demi kesejahteraan para pekerja yang mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kesejahteraan pekerja lapisan bawah ini menjadi potret nyata dalam mewujudkan slogan Luwu Timur juara.
‎
‎Langkah pengawasan ini juga sejalan dengan penegasan dari Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur, Andi Abdul Rasyid. Pihak Disnaker membenarkan bahwa penerapan PP Nomor 35 Tahun 2021 merupakan kewajiban hukum yang wajib dijalankan oleh seluruh perusahaan penyedia jasa (PT maupun CV).
‎
‎Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur memastikan siap merespon dan menindaklanjuti setiap keluhan maupun pengaduan dari para pekerja dan lembaga kontrol sosial masyarakat apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Komentar

Tampilkan

  • ‎LSM LIRA Desak RSUD I Lagaligo Selektif Pilih Vendor Cleaning Service 2027 ‎
  • 0

Terkini